News

fam newspaper

Jalan Sabang dan PKL

JAKARTA- Jalan Sabang memang terkenal dengan wisata kuliner, khususnya pada malam hari. Tapi, kini semua tinggal cerita menyusul diberlakukannya larangan berdagang bagi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut terhitung mulai Minggu (1/11) kemarin.

Larangan berdagang itu dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertibkan di lokasi. Apalagi selama ini, para PKL tampak memenuhi sisi kanan dan kiri sepanjang Jalan Sabang menjajakan dagangannya, terutama saat memasuki malam hari.

“Sesuai surat edaran yang kami miliki, per 1 November, PKL tidak boleh lagi berjualan di sepanjang Jalan Sabang,” ujar Riyanto, Lurah Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Riyanto menjelaskan, untuk selanjutnya para PKL tersebut akan dialokasikan berdagang di kawasan Kampung Lima yang telah disiapkan Pemerintah Kota Jakpus sebagai lokasi pengganti. Memang, diakuinya, tidak semua PKL yang selama ini beroperasi di sepanjang Jalan Sabang mau pindah ke lokasi baru di kawasan Kampung Lima.

“Yang mau silakan, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Yang penting kami sudah berusaha mengarahkannya ke sana (Kampung Lima),” kata Riyanto.

Menurutnya, ada sekitar seratusan lebih PKL dari Jalan Sabang yang nantinya akan menempati kawasan Kampung Lima.

Untuk mempertahankan wilayah Jalan Sabang dari kembalinya PKL, pihaknya akan menempatkan sebanyak 15 sampai 17 anggota Satpol PP dari Kelurahan Kebon Sirih dan Kecamatan Menteng untuk berjaga-jaga di kawasan tersebut.

“Sesuai surat edaran yang sudah kami keluarkan, pokoknya tidak akan ada lagi PKL di Jalan Sabang,” tegas Riyanto.

Nantinya, kawasan Sabang sendiri hanya ada perkantoran serta toko-toko tanpa keberadaan PKL. Dengan begitu, ketertiban dan kenyamanan kembali tercipta di sepanjang kawasan Jalan Sabang.

Kasudin Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakpus, Johan Affandi, mengatakan, hingga kini pihaknya masih mengupayakan adanya lokasi alternatif bagi PKL Jalan Sabang selain kawasan Kampung Lima.

“Kami juga menyiapkan lokasi alternatif. Salah satunya di Lokbin Palmerah sambil menunggu lokasi lainnya,” ujar Johan.

Johan menambahkan, guna menampung para PKL, yang terpenting pihaknya menuntut pemberlakuan Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, yang di dalamnya menyebutkan ketentuan bahwa pengelola pasar dan mal harus menyediakan lahan 10 hingga 20 persen dari total luas bangunan untuk PKL.
SOE

Editor: hertanto

Sumber : Berita Jakarta
KOMPAS.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: