Pungli-nya Penghulu

http://www.dprd-dkiprov.go.id

Rabu , 10/08/2005

JAKARTA (8 Agustus 2005) – Biaya nikah di DKI Jakarta banyak dikeluhkan masyarakat. Tarif yang dipungut penghulu atau petugas KUA (Kantor Urusan Agama) di kecamatan antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000.

Mahalnya biaya nikah, menurut anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agus Darmawan, Senin 98/8) sudah lama didengarnya dari masyarakat. Kondisi ini kalau dibiarkan bisa menghambat pasangan miskin yang ingin menikah.

Jadi tidak mustahil kalau banyak kawin massal usia pasangan lanjut karena biaya nikah yang tak terjangkau oleh mereka. Ini pendzoliman terhadap mereka. “Hanya gara-gara biaya nikah mahal, mereka akhirnya tidak menikah tapi hidup serumah sampai mempunyai anak,” tambahnya dan pungli dalam pelayanan penikahan harus diberantas.

Penegasan Agus dari kader PAN (Partai Amanat Nasional) ini menanggapi biaya nikah yang dikomersialkan oknum penghulu. Kepala KUA Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Saefuddin ketika dikonfirmasi menjelaskan, biaya resmi nikah Rp30.000 dan tarif konsultasi perkawinan di BP4 Rp15.000.

Kalau penghulunya dipanggil, lanjut Saefuddin ditambah biaya ‘bedolan’ Rp50.000. “Cuma segitu biaya resminya. Emang, sih, saya sudah sering mengingatkan para penghulu di KUA Tebet untuk tidak menetapkan tarif melebihi ketentuan,” tambahnya.

Menjawab pertanyaan adanya tarif paket nikah Rp750.000, jawabnya, itu tidak ada. “Terimakasih informasinya dan saya akan menegur para penghulu saya,” jawabnya seraya menambahkan bahwa jumlah penghulu yang ada dibawah kepemimpinannya di KUA Kec. Tebet berjumlah 4 orang penghulu.

Bagaimana dengan buku akta nikah yang tidak diserahkan langsung kepada mempelai usai izab qobul dengan alasan belum ditandatangani kepala KUA? Saefuudin menjelaskan, sejak Maret 2005 buku nikah tidak lagi ditandatangani kepala KUA. “Sekarang yang neken buku nikah langsung penghulu yang mengawinkan,” tambahnya.

Biaya nikah antara Rp500.000 sampai Rp1 juta tergantung dari penghulunya yang mengawinkan. Ada penghulu yang cuma menikahkan. Tapi selain memandu prosesi pernikahan ada juga penghulu yang diminta untuk menjadi wali hakim dan doa yang tarifnya antara Rp600.000 – Rp750.000. Lain kalau diminta untuk mengisi khutbah nikah bisa mencapai Rp1 juta.

Agus Darmawan minta, penghulu yang mengkomersilkan tarif nikah harus ditindak. Persoalannya kalau dibiarkan kasihan warga miskin yang mau menikah.

Menghadapi kondisi ini, Agus menyadari jika Kanwil Departemen Agama, tidak termasuk yang diserahkan pemerintah pusat ke daerah pelaksanaan otonomi daerah (Otda). Karena iitu, tidak ada salahnya jika APBD mengalokasikan bantuan untuk pencetakan buku nikah.

Selain itu, kartu Gakin (keluarga miskin) seharusnya tidak hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan. Tapi warga miskin pemegang kartu Gakin bisa juga mendapat pelayanan pendidikan gratis dan nikah gratis yang biayanya dibebankan pada Pemda DKI.

Sumber Berita : humas dprd

3 responses to this post.

  1. Posted by Widy on September 29, 2011 at 5:39 AM

    28 Sept 2011, saya ke KUA Tebet, bertemudengan Bapak yang duduk di meja pendaftaran pernikahan. Begitu saya tanya biaya daftar nikah, beliau menolak memberitahu. saya harus datang lagi dan “ngomong langsung dengan kepala kantor KUA”. Bolak balik ke KUA sangat tidak praktis dan tidak efisien. Kenapa saya harus ngomong dengan Kepala Kantor? kenapa Bpk itu engga bisa kasih tau harga resminya? apa karena mau dilihat status sosialnya dulu? atau WNI/WNA nya?

    Harusnya praktek-praktek pungli seperti ini sudah bersih dari lembaga semacam KUA.
    Saya kan mau nikah bukan mau foya-foya..

  2. Posted by parentza on November 25, 2011 at 7:12 AM

    Semua orang harus tahu, Rp. 30.000 itu biaya pencatatan nikah, bukan biaya nikah. Itupun untuk nikah di kantor. Jika semua warga/masyarakat keberatan dengan biaya yang melebihi dari Rp. 30.000, ya nikahnya harus di KUA donk, dan saya yakin orang KUA juga akan menerima, toh cuma mencatat doang. Kalau di luar KUA, tanggung sendiri donk konsekuensinya seperti biaya mahal, dan waktunya kadang2 molor. Dan juga masukan bagi pegawai KUA harus bijak dalam menentukan biaya, jangan seenaknya, tidak semua yang mau nikah itu orang yang mampu.

  3. Posted by RAHMADONA on March 30, 2012 at 11:47 AM

    ini saya udah abis 60rb buat kelurahannya aja trus kayanya penghulu tempat gw nikah nih masang tarif 1jtan dech, tapi gw keberatanlah……..bukannya seharusnya kantor urusan agama dibawah naungan pemerintah harusnya mengayomi masyarakatnya malah ngabil untung dari kesulitan orang harusnya dibantu dan dipermudah.kalo nggak pasang tarif pasti juga orang mikir untuk ngasih nggak mungkin jg nggak dikasih tuch penghulu tapi kalo dia udah masang tarif itu patut gw curigain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: